Dibawah pemerintahan SBY, Indonesia semakin menuju keterpurukan, bahkan telah masuk dalam kategori negara gagal. Hal ini diungkap anggota Forum Rektor Sofian Effendi. Indonesia berada di peringkat 61 dari 170 negara yang termasuk dalam indeks negara gagal tahun 2010.
Sementara itu, Imam Cahyono dari Stoddar berpendapat, Indonesia berada di ambang negara gagal. Alasannya, hampir semua indikasi negara gagal yang meliputi Indikator sosial, ekonomi, politik, militer, dan hukum sudah terpenuhi.
Dalam aspek sosial, kita sering mendengar dan menyaksikan dari media, betapa gampangnya orang-orang saling bunuh hanya karena masalah sepele. Begitu juga dengan kerusuhan dan bentrokan massa yang mengatasnamakan agama, padahal agama manapun tidak pernah mengajarkan tindak kekerasan kepada pemeluknya. Itu semua, bila ditelusuri ke akarnya, adalah dipicu masalah ketidakadilan sosial.
Dalam hal ekonomi, Indikator yang paling jelas adalah kegagalan pemerintahan SBY memenuhi kebutuhan rakyatnya. Sebuah studi kemiskinan Bank Dunia bertema Making The New Indonesia Work For The Poor menunjukkan bahwa di negara ini masih terdapat sekitar 39,1 juta orang atau sekitar 17,75 persen populasi masyarakat yang miskin. Artinya, angka kemiskinan di Indonesia selama satu dasawarsa terakhir belum membaik secara signifikan.
Dalam bidang politik, legitimasi negara semakin berkurang. Rakyat semakin tidak percaya bahwa negara mengurus mereka. Dibakarnya pencuri sepeda motor atau maling ayam mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat pada hukum yang seharusnya ditegakkan negara. Perusakan tempat hiburan, perjudian, dan pelacuran juga merupakan cerminan dari ketidakpercayaan rakyat pada hukum dan aparat. Lihat pula gejala apatisme massal terhadap para calon dalam Pilkada yang disuarakan masyarakat, “Siapapun calonnya sama saja, saya tetap saja miskin!”
Begitu juga di bidang militer, lemahnya negara dalam menghadapi tekanan asing hampir di segala aspek. Budaya kapitalistik seperti hedonisme, seks bebas, dan narkoba bagai gelombang air bah yang seakan tidak bisa dihentikan negara. Secara politik, Indonesia gagal menyelesaikan krisis Timor Timur (dulu) dan Aceh sebagai perkara internal. Indonesia pun harus meminta bantuan asing untuk masalah Aceh.
Di bidang hukum juga demikian. Kesan “tebang pilih” masih terlihat mencolok. Hukum hanya “berlaku” bagi kaum yang lemah dan masyarakat di strata bawah. Bagaimana dengan penggede-penggede dan orang berduit? Hukum bukan apa-apa bagi mereka. Dengan suap sana, suap sini; hukum bisa dibuat tumpul, bahkan tunduk kepada mereka. Sudah banyak buktinya!
Lalu bagaimana sikap pemerintahan SBY menghadapi fakta bahwa pemerintahannya berada di ambang kegagalan?
Via Partai Golput
Sementara itu, Imam Cahyono dari Stoddar berpendapat, Indonesia berada di ambang negara gagal. Alasannya, hampir semua indikasi negara gagal yang meliputi Indikator sosial, ekonomi, politik, militer, dan hukum sudah terpenuhi.
Dalam aspek sosial, kita sering mendengar dan menyaksikan dari media, betapa gampangnya orang-orang saling bunuh hanya karena masalah sepele. Begitu juga dengan kerusuhan dan bentrokan massa yang mengatasnamakan agama, padahal agama manapun tidak pernah mengajarkan tindak kekerasan kepada pemeluknya. Itu semua, bila ditelusuri ke akarnya, adalah dipicu masalah ketidakadilan sosial.
Dalam hal ekonomi, Indikator yang paling jelas adalah kegagalan pemerintahan SBY memenuhi kebutuhan rakyatnya. Sebuah studi kemiskinan Bank Dunia bertema Making The New Indonesia Work For The Poor menunjukkan bahwa di negara ini masih terdapat sekitar 39,1 juta orang atau sekitar 17,75 persen populasi masyarakat yang miskin. Artinya, angka kemiskinan di Indonesia selama satu dasawarsa terakhir belum membaik secara signifikan.
Dalam bidang politik, legitimasi negara semakin berkurang. Rakyat semakin tidak percaya bahwa negara mengurus mereka. Dibakarnya pencuri sepeda motor atau maling ayam mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat pada hukum yang seharusnya ditegakkan negara. Perusakan tempat hiburan, perjudian, dan pelacuran juga merupakan cerminan dari ketidakpercayaan rakyat pada hukum dan aparat. Lihat pula gejala apatisme massal terhadap para calon dalam Pilkada yang disuarakan masyarakat, “Siapapun calonnya sama saja, saya tetap saja miskin!”
Begitu juga di bidang militer, lemahnya negara dalam menghadapi tekanan asing hampir di segala aspek. Budaya kapitalistik seperti hedonisme, seks bebas, dan narkoba bagai gelombang air bah yang seakan tidak bisa dihentikan negara. Secara politik, Indonesia gagal menyelesaikan krisis Timor Timur (dulu) dan Aceh sebagai perkara internal. Indonesia pun harus meminta bantuan asing untuk masalah Aceh.
Di bidang hukum juga demikian. Kesan “tebang pilih” masih terlihat mencolok. Hukum hanya “berlaku” bagi kaum yang lemah dan masyarakat di strata bawah. Bagaimana dengan penggede-penggede dan orang berduit? Hukum bukan apa-apa bagi mereka. Dengan suap sana, suap sini; hukum bisa dibuat tumpul, bahkan tunduk kepada mereka. Sudah banyak buktinya!
Lalu bagaimana sikap pemerintahan SBY menghadapi fakta bahwa pemerintahannya berada di ambang kegagalan?
Via Partai Golput
Komentar
Posting Komentar