Konflik internal dalam tubuh partai Demokrat untungkan kasus dugaan suap Sesmenpora, Muhamad Nazaruddin dalam pembangunan wisma atlet di Palembang, Sumatera Selatan.
Hal ini disampaikan pengamat politik Charta Political, Yunarto Wijaya, selepas menghadiri diskusi di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (24/5/2011).
"Faksionalisme ini semakin tajam. Dalam kasus hukum, itu akan lebih baik. Faksionalisasi ini akan berbuah manis karena dalam proses internal ini yang akhirnya membuka tabir ada apa sebenarnya di balik kasus-kasus itu. Saya pikir biarkan saja, lebih baik buat aparat hukum karena semuanya jadi terbongkar," ujar Yunarto.
Menurut Yunarto, Konflik antara faksi Anas Urbaningrum dan faksi Andi Mallarangeng justru akan semakin tajam setelah pemberhentian Nazaruddin sebagai Bendum Demokrat. Ia yakin akan munculnya fakta baru dalam penyelesaian kasus-kasus, terutama kasus Sesmenpora. Selama ini, Nazaruddin disebut-sebut termasuk dalam kubu Anas sehingga kemungkinan besar akan ada nama lain yang muncul terkait kasus Sesmenpora.
"Faksionalisasi semakin tajam pascapemberhentian Nazaruddin sebagai Bendum. Dia akan membuka fakta baru dan akhirnya kita lihat fakta disebut nama-nama lain dalam kasus Sesmenpora. Ini yang harus siap dijemput oleh penegak hukum. Apalagi, sebenarnya kelihatan sekali dia langsung ingin membuka borok di sana (Demokrat) setelah ia tampaknya tidak menerima pemutusannya sebagai Bendum," imbuhnya.
Yunarto menyatakan, dengan demikian, masyarakat pun bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi yang selama ini ditutupi partai politik. Menurutnya, bisa saja ada tujuan dari pihak tertentu untuk membungkam Nazaruddin, tetapi masyarakat sendiri akhirnya tahu setelah berbagai perdebatan faksi yang terjadi dalam internal Demokrat.
"Selalu mungkin ada keinginan untuk membungkam orang-orang seperti Nazaruddin. Itu sering terjadi dalam korupsi politik. Tapi, menurut saya, spirit dari orang-orang seperti Nazaruddin sebagai orang yang juga terlibat kasus adalah membuka bahwa (yang terjadi) bukan korupsi individual semata, tapi juga akan beranjak terbukanya korupsi sistematik yang diduga bisa dilakukan partai politik," pungkasnya.
Sumber: Kompas
Hal ini disampaikan pengamat politik Charta Political, Yunarto Wijaya, selepas menghadiri diskusi di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (24/5/2011).
"Faksionalisme ini semakin tajam. Dalam kasus hukum, itu akan lebih baik. Faksionalisasi ini akan berbuah manis karena dalam proses internal ini yang akhirnya membuka tabir ada apa sebenarnya di balik kasus-kasus itu. Saya pikir biarkan saja, lebih baik buat aparat hukum karena semuanya jadi terbongkar," ujar Yunarto.
Menurut Yunarto, Konflik antara faksi Anas Urbaningrum dan faksi Andi Mallarangeng justru akan semakin tajam setelah pemberhentian Nazaruddin sebagai Bendum Demokrat. Ia yakin akan munculnya fakta baru dalam penyelesaian kasus-kasus, terutama kasus Sesmenpora. Selama ini, Nazaruddin disebut-sebut termasuk dalam kubu Anas sehingga kemungkinan besar akan ada nama lain yang muncul terkait kasus Sesmenpora.
"Faksionalisasi semakin tajam pascapemberhentian Nazaruddin sebagai Bendum. Dia akan membuka fakta baru dan akhirnya kita lihat fakta disebut nama-nama lain dalam kasus Sesmenpora. Ini yang harus siap dijemput oleh penegak hukum. Apalagi, sebenarnya kelihatan sekali dia langsung ingin membuka borok di sana (Demokrat) setelah ia tampaknya tidak menerima pemutusannya sebagai Bendum," imbuhnya.
Yunarto menyatakan, dengan demikian, masyarakat pun bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi yang selama ini ditutupi partai politik. Menurutnya, bisa saja ada tujuan dari pihak tertentu untuk membungkam Nazaruddin, tetapi masyarakat sendiri akhirnya tahu setelah berbagai perdebatan faksi yang terjadi dalam internal Demokrat.
"Selalu mungkin ada keinginan untuk membungkam orang-orang seperti Nazaruddin. Itu sering terjadi dalam korupsi politik. Tapi, menurut saya, spirit dari orang-orang seperti Nazaruddin sebagai orang yang juga terlibat kasus adalah membuka bahwa (yang terjadi) bukan korupsi individual semata, tapi juga akan beranjak terbukanya korupsi sistematik yang diduga bisa dilakukan partai politik," pungkasnya.
Sumber: Kompas
Komentar
Posting Komentar